You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono mengatakan, warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta tersebut sebagian besar berasal dari Cirebon. Sehingga pemerinta pusat diminta untuk ikut memikirkan penyediaan hunian bagi mereka. Sebab lokasi mere.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemerintah Pusat Diminta Buat Hunian Bagi Warga Pesisir Jakarta

Ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta bakal terkena dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun, karena tidak semua warga tersebut ber-KTP DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ikut memikirkan hunian untuk relokasi warga yang terdampak proyek tersebut.

Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu

"Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu," kata Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Utara di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/10).

Basuki Targetkan Giant Sea Wall Tipe A Selesai 3 Tahun

Pihaknya, saat ini tengah mendata jumlah warga yang akan direlokasi. Selain itu juga melihat ketersediaan hunian yakni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dirinya memperkirakan jumlah rusunawa yang ada di Jakarta tidak mencukupi dengan banyaknya warga. Terlebih, ada juga warga luar DKI, termasuk warga Cirebon. "Kalau tunggu rusun kan lama. Makanya kami harus pikirkan. Menko Perekonomian harus bantu pikirkan itu juga dong," ucapnya.

Dikatakan Heru, pihaknya hanya akan mengakomodir bagi warga yang memiliki KTP DKI. Sementara untuk yang ber-KTP luar DKI akan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau itu warganya tidak ber-KTP DKI, pemerintah pusat bantu. Kebanyakan juga tidak ber-KTP DKI. Ini mesti dipikirkan pemerintah pusat juga," pintanya.

Menurut Heru, warga yang bermukim di lokasi tersebut pernah ditertibkan pada tahun 2009-2010. Namun, warga kembali menempati lahan tersebut, karena daya tariknya bagi nelayan. "Saya sudah pernah tertibkan itu. Tapi, muncul lagi karena mereka kan nelayan. Tinggal di situ, kerja juga di deket situ. Ya, itu kebutuhan hakiki," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye1089 personFolmer
  2. Buka 35.000 Lowongan Kerja, Pj Gubernur Teguh Resmikan Jaknaker Expo 2024

    access_time21-11-2024 remove_red_eye1060 personFolmer
  3. Personel Gabungan Turunkan APK Pilkada di Jaktim

    access_time24-11-2024 remove_red_eye1040 personNurito
  4. PT JIEP Tanam 2.400 Bibit Pohon Asoka

    access_time23-11-2024 remove_red_eye938 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Jakarta Hari Ini Berawan Hingga Diguyur Hujan

    access_time23-11-2024 remove_red_eye936 personTiyo Surya Sakti